Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi? Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi? Ikuti terus perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam membangun Indonesia yang Berdikari.

Indonesia Raya
Nih, yang dari kemarin penasaran mau baca buku-bukunya Pak Prabowo. Baca aja di sini, bisa diunduh juga PDF-nya. bukuprabowo.com
3,488
1,481
7,776
2,809,895
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini berlangsung di Komisi IX DPR RI. RUU tersebut sebelumnya telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR dan pembahasannya merupakan bagian dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
1
215
Seiring dengan target penyelesaian pada Oktober 2026, DPR terus berupaya mempertemukan berbagai pandangan yang masih berbeda dalam proses penyusunan regulasi. Kesepakatan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha menjadi salah satu substansi yang masih dimatangkan sebelum RUU memasuki tahapan berikutnya.
218
Pada tahap tersebut, RUU akan dibawa ke forum pengambilan keputusan sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang. Pejuang Politik Gerindra itu menegaskan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong tata kelola agraria yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
1
237
“Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum dan tata kelola agraria yang lebih berkeadilan bagi masyarakat,” pungkas Dasco.
262
Di momen ini, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN. “Terima kasih atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama ini dalam pembahasan RUU tersebut,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.
1
200
Pengambilan keputusan dilakukan setelah melalui beberapa tahap pembahasan. Mulai dari rapat kerja bersama kementerian/lembaga terkait, pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja serta Tim Perumus dan Sinkronisasi, kemudian pembahasan tingkat I untuk penyepakatan RUU sebelum dibawa ke Sidang Paripurna sebagai tahap akhir pengesahan.
182