Keluarga jangan hanya menerima keterangan “tidak memenuhi syarat”. Fahira Idris meminta alasan keputusan PIP dan KIP Kuliah dibedakan: data, kelayakan, persyaratan program, atau alokasi. Di KIP Kuliah, status pendaftar tidak otomatis berarti penerima. Verifikasi dilakukan setelah calon mahasiswa lolos seleksi. Tiap penyebab butuh tindak lanjut yang berbeda. Mekanisme sanggah dan pemutakhiran data, katanya, perlu cepat dan selaras dengan kalender pendidikan. Keterlambatan data bisa beririsan dengan daftar ulang dan pembayaran biaya. mpr.go.id/berita/fahira-idri…

Formula Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagi hasil sumber daya alam belum mencerminkan kebutuhan daerah. Prof. Ahmad Redi mengangkat itu di FGD Kelompok III Badan Pengkajian MPR, Senin (5/10). Daerah penghasil sumber daya alam justru paling banyak menerima dampak negatifnya. Hubungan fiskal pusat-daerah, katanya, perlu dievaluasi agar tidak berhenti di angka transfer. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 sudah menjadi fondasi. Yang perlu diubah bukan konstitusi, melainkan UU Nomor 23 Tahun 2014, supaya siapa berbuat apa menjadi jelas. mpr.go.id/berita/badan-pengk…

Demokrasi sering disempitkan jadi kontestasi politik. Lestari Moerdijat menolak pembacaan itu dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10). Tanpa warga yang menghormati sesama, menghargai perbedaan, dan punya rasa terhadap budayanya, demokrasi tidak berdiri kokoh. Akarnya, menurutnya, ada di literasi kebudayaan, bukan hanya di pengetahuan tentang seni dan tradisi. “Ketika kita bicara tentang kesenian lokal, sesungguhnya kita sedang bicara bagaimana kita menjaga warisan, dan lebih dari itu adalah upaya merawat kesadaran kebangsaan.” mpr.go.id/berita/lestari-moe…

Guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk cara pandang generasi berikutnya. Karena itu, Badan Sosialisasi MPR RI memfokuskan Sosialisasi Empat Pilar kepada para pendidik agar nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dapat diteruskan kepada para siswa. mpr.go.id/berita/badan-sosia…

Hidayat Nur Wahid ingin walkout 77 negara tidak berhenti di lorong sidang. Indonesia, katanya, bisa memberi contoh dengan mengesahkan RUU Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel yang sudah masuk Prolegnas jangka panjang. RUU itu ia kaitkan dengan Dasasila Bandung yang diinisiasi Soekarno, dan berharap menjadi legacy Presiden Prabowo, bukan hanya untuk Palestina. Ada alasan domestik yang ia anggap mendesak: Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi hubungan dagang masih berjalan. Pembahasan RUU, menurutnya, bisa menjadi momentum untuk memutus relasi itu. mpr.go.id/berita/hnw-sanksi-…

Dua belas negara Eropa dan Amerika Utara akan membatasi barang dari pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Daftarnya meliputi Kanada, Prancis, Inggris, Irlandia, Spanyol, hingga negara Nordik. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah itu, lalu menoleh ke rumah sendiri. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi hubungan dagang masih berjalan. Ia mendorong Rancangan Undang-Undang Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel segera dibahas dan disahkan, serta berharap negara Arab-Islam menempuh sanksi yang lebih luas. mpr.go.id/berita/hnw-dukunga…

Minat membaca ada, tetapi bahan bacaannya belum cukup. Survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi menunjukkan 58% menilai koleksi bukunya belum memadai. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dukungan berkelanjutan agar ruang baca masyarakat tetap hidup. mpr.go.id/berita/lestari-moe…

McKinsey memprediksi 52 persen jenis pekerjaan saat ini akan hilang pada 2030. Angka itu diangkat budayawan Ngatawi Al-Zastrow dalam diskusi FPG MPR RI. Yang justru semakin dicari justru empati, kepemimpinan, dan integritas. Kejujuran, disiplin, dan kesabaran, kata Gus Zastro, adalah kebajikan karakter yang bersumber dari Pancasila. Tugasnya sekarang merekonstruksi Pancasila agar menopang soft skill itu, bukan hanya dihafalkan. mpr.go.id/berita/pendidikan-…

Forum Diskusi Aktual MPR jadi kick-off pembahasan RUU PPIB. Eddy Soeparno ingin menyerap masukan dari kampus, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil, hingga warga terdampak langsung. Ia berharap pembahasan RUU PPIB selesai sebelum akhir 2026. MPR disebut akan jadi rumah kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif. mpr.go.id/berita/eddy-soepar…

Gagasan membuka rekening bagi seluruh WNI sejalan dengan semangat UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 28H menjamin kesejahteraan. Pasal 33 menegaskan ekonomi usaha bersama untuk kemakmuran rakyat. Karena itu Fraksi PKB MPR RI menilai rekening warga bukan sekadar instrumen administrasi atau sumber data transaksi. Ia harus jadi infrastruktur ekonomi rakyat yang membuka kesempatan usaha dan kesejahteraan. mpr.go.id/berita/rekening-se…

MPR RI membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sampaikan pandangan, saran, dan masukan Anda melalui: mpr.go.id/pengkajian/pphn

Pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, industrialisasi, hingga transformasi digital membutuhkan kesinambungan yang melampaui siklus lima tahunan. Ibas menilai pembahasan arah pembangunan jangka panjang perlu dilakukan secara matang, terbuka, dan melibatkan banyak unsur masyarakat. mpr.go.id/berita/ibas-tiga-d…

Ruang dialog antara lembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam pengkajian ketatanegaraan. Saat menerima delegasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan pandangan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. Hasil kajian KNHTN IX selanjutnya diterima MPR RI sebagai masukan dalam membaca perkembangan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. mpr.go.id/berita/lestari-moe…

Suara Anda, Bagian dari Arah Indonesia! 🇮🇩 Dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Untuk itu, MPR RI mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pandangan, serta masukan dalam pengkajian Rincian Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Mari bersama-sama merumuskan arah masa depan bangsa yang lebih kokoh. Anda dapat berpartisipasi dengan langsung mengunjungi laman resmi: mpr.go.id/pengkajian/pphn, mengunduh serta mempelajari rancangannya, lalu mengeklik tombol 'Sampaikan Aspirasi' untuk meletakkan gagasan terbaik Anda. Partisipasi Anda adalah langkah nyata untuk Indonesia yang lebih maju. Sampaikan suaramu sekarang! 🗣️ #MPRRI #MPRRumahKebangsaan #PPHN

"Kebijakan pendidikan yang baik, tidak cukup hanya diumumkan. Yang menentukan adalah apakah ia konsisten dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki dari waktu ke waktu." Lestari Moerdijat menekankan penguatan literasi, numerasi, dan STEM berbasis PISA butuh eksekusi nyata. mpr.go.id/berita/kebijakan-p…

Transisi energi kerap dibaca sebagai kewajiban menurunkan emisi. Eddy Soeparno melihatnya juga sebagai peluang ekonomi: ketahanan energi, investasi baru, green jobs, green industries, dekarbonisasi, energi terbarukan, dan penerimaan negara dari perdagangan karbon. Baginya, transisi energi perlu dikelola untuk membangun ekonomi baru yang lebih produktif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian energi Indonesia. mpr.go.id/berita/eddy-soepar…

Pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran negara bukan ukuran tunggal keberhasilan pembangunan. Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan yang lebih penting: apakah rakyat mendapat pekerjaan, punya daya beli, serta akses pendidikan dan kesehatan. Karena itu kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran perlu terus dikawal. Termasuk agar manfaatnya sampai ke UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. mpr.go.id/berita/edhie-basko…